Home / Diskusi & Seminar / Berantas Taliban Lawan Radikalisme yang Bercokol di KPK

Berantas Taliban Lawan Radikalisme yang Bercokol di KPK

JAKARTA – Deklarasi solidaritas untuk Komisi Pemberantasan Korupsi digelar oleh gabungan masyarakat sipili yang dihimpun oleh Indonesian Democracy Network (IDN) yang digelar di D-Hotel, Senin (30/09/2019).

Deklarasi yang dibacakan oleh Yogi Nugraha, mahasiswa Unpam ini menegaskan bahwa KPK terpilih harus berani melakukan pembersihan dalam internal KPK. Isi deklarasi yang terdiri dari 6 point salah satunya menegaskan turut serta menjaga hasil pemilu 2019 yang sah dan konstitusional.

Amir Wata salah satu perwakilan mahasiswa pada saat wawancara di depan para awak media

Berikut isi Deklarasi Solidaritas Untuk KPK Deklarasi Solidaritas Untuk KPK yang bersih: adalah sebuah ikhtiar IDN dan seluruh himpunan masyarakat sipil yang tergabung didalamnya untuk memberikan statement (pernyataan sikap) terhadap KPK yang bersih dari kelompok-kelompok radikal, yang sering disebut sebagai Polisi Taliban.

Para mahasiswa pada saat deklarasi

Kelompok ini memiliki tujuan personal semata yakni memberantas korupsi hanya pada level OTT dan tidak melakukan pemberantasan korupsi yang besar. Selain itu, kelompok ini membuat sistem sendiri dalam hal melakukan perekrutan penyidik yang notebene adalah personal yang memiliki kepentingan tersendiri dan berpolitik dalam tubuh KPK.

1. Mendukung penuh langkah ketua KPK terpilih untuk membersihkan kelompok-kelompok Taliban yang ada di KPK
2. Mendorong kepada pimpinan KPK terpilih untuk bekerja profesional dalam memberantas korupsi tanpa memandang bulu
3. Mendukung komitmen Ketua KPK terpilih dalam mewujudkan visi-misinya saat menyampaikan langkah strategis memberantas korupsi di hadapan Presiden dan DPR
4. Menginstruksikan kepada ketua KPK terpilih agar menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi baik itu dilevel kepala daerah maupun di level menteri, pejabat legislatif dan eksekutif.
5. Mendukung penuh KPK terpilih dalam menciptakan KPK yang bersih, profesional dan good government.
6. Mengawal penuh hasil pemilu pilpres 2019 yang sah dan konstitusional hingga menjelang pelantikan.

About admin

Check Also

Bedah Buku Karya Laksamana Soleman B Ponto Bekerjasama Pusat Kajian Otonomi Daerah (Puska Otoda) Prodi Ilmu Politik Fisipol UKI

Kabarindotimur.id-Jakarta,30 September 2019-Acara bedah buku karya Laksamana Soleman B Ponto Bekerjasama Pusat Kajian Otonomi Daerah …