Home / Kasus & Hukum / Depan Gedung Pintu Masuk Kemenristekdikti Mahasiswa Inap Sudah Empat Hari Empat Malam

Depan Gedung Pintu Masuk Kemenristekdikti Mahasiswa Inap Sudah Empat Hari Empat Malam

Kabarindotimur.id-,3 Mei 2019-Pukul09.20, massa aksi Komite Aksi Nasional Pemuda Mahasiswa Indonesia (KANPMI) masih bertahan di depan gerbang Kemenristekdikti. Mereka memutuskan bertahan di bawah Tenda Perjuangan. Tenda tersebut dibangun sejak pukul 19.30 pada hari Kamis 02 Mei dalam aksi perjuangan Hari Pendidikan Nasional 2019. Menurut Yehezkiel, kordinator lapangan, massa aksi tidak akan membubarkan diri sampai dipertemukan dengan M. Natsir dan mendapat penyelesaian masalah.

Massa aksi yang terlibat dalam aksi ini terdiri dari berbagai organisasi diantaranya Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (Pembebasan), Forum Persatuan Mahasiswa Univ. Bung Karno, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Federasi Pelajar Jakarta (FUAR), Aksi Kaum Muda Indonesia (AKMI), Pemuda Mahasiswa Sosialis (PMS), BEM Univ. Esa Unggul, BEM FE Univ. Bung Karno,BEM Univ.Pancasila, Mahasiswa Univ.Islam ’45 Bekasi, Univ. lndraprasta PGRi, Univ. Pamulang,Univ.Sultan Agung Turtayasa,Univ.Malhayati, dll.

Menurut Kiel,Tenda Perjuangan masih berdiri,menunggu dengan membawa tuntutan yang masih sama.Adapun tuntutan tersebut yakni, cabut permenristekdikti nomor 55 tahun 2018. Bire menjelaskan, peraturan ini berpotensi mengembalikan keadaan kampus saat orde baru. Keadaan saat itu amat membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat.Selain itu, dia menambahkan,permasalahan demokrasi kampus dan komersialisasi pendidikan.

Sejalan dengan itu Kiel menyebutkan keadaan kampus Universitas Pancasila tidak demokratis. Aktifitas mahasiswa selain organisasi intra kampus dilarang, pungkasnya.

Selain Universitas Pancasila, sehubungan dengan demokrasi kampus, mahasiswa keadaan Universitas Nasional yang juga tidak demokratis. Ia menjelaskan sejak 2014 hingga sekarang seluruh organisasi internal, struktur serta akti’r‘ltas, di non-aktifkan. Menurut dia, ini merupakar pelanggaran keras hak berorganisasi.

Serupa dengan Universitas Nasional, perihal pelanggaran demokrasi oleh birokrat terjadi 4 Universitas Sumatera Utara. KANPMI menyoroti “pembredelafl Suara USU cuma momentum yang dipakal oleh rektorat untuk membungkam suara kritis.” imbuh Kiel

Dikutip dari terbitan Jaringan Kaum Muda (Jarkam), dalam jangka waktu 2016-2018 kurang lebih 5000 mahasiswa terkena sanksi DO dari kampusnya. Keputusan tersebut di dasari oleh tigaa alasan yakni, tidak mampu bayar uang kuliah, mahasiswa yang tidak mengkritik kampus dan mahasiswa yang terkena evaluasi, tidak aktif ataupun melewati batas studi.

Melalui terbitan itu,jarkam menganggap tindakan tersebut sewenang-wenang.Kampus lebih sering memilih”membuang” mahasiswa alih-alih melakukan advokasi bagi mahasiswa yang tidak
upaya kritik kampus dihadapkan dengan upaya represi ketimbang menerima kritik tersebut paling Anyar, dalam terbitan Jarkam tersebut, adalah yang menimpa Julio Belnanda Harianja. la menerima skrosing akibat melakukan advokasi terhadap mahasiswa yang tidak mampu bayar kuliah.

Kiel menyebutkan masalah pelanggaran demokrasi dalam sekolah. Bagi dia, sekolah harusnyanya mampu mengakomodir penyaluran ekspresi siswanya. Sedangkan ketersedian estrakurikuler yang tersedia mentok pada masalah anggaran. Akibatnya, dalam proses perkembangan,krakter pelajar rentan terjerumus dalam tindakan anti sosial seperti, Sikap pihak sekolah terhadap pelajar yang dianggap tidak patuh permasalahan,” ucapnya saat ditanyai soal kasus pelanggaran demokrasi di sekolah.

Saat ditanya mengenai solusi,ia mengatakan pelibatan mahasiswa dan pela]ar dalam penentuan ratif, serta politis harus diatur dalam kebijakan. “Sebagai bentuk demokrasi langsun bagi pelajar dan mahasiswa, karena selama ini pelibatan hanya terbatas pada sosialisasi kebijakan mengenai Drop Out dan Skorsing karena kebijakan setiap warga negara mengeyam pendidikan, serta kepada pihakh organisasi ataupun komunitas yang ada dilingkungan sekolah ataupun kampus.

Sementara kementerian baginya harus segera memfasilitasi pertemuan untuk menerima aspiresi dari KANPMI.Dalam hal ini ia menegaskan, bila tidak, tenda ini akan terus berdiri dan aksi protes serupa akan di perluas ke daerah lain, kami berharap penyelesaian tidak berujung tindakan represi,”tegasnya.

About admin

Check Also

Artis Bella Luna Tidak Mau Kasus Lama di Ungkit-Ungkit Lagi

Kabarindotimur.id,-Jakarta,20 Maret 2019-Prescom yang berlangsun di kantor pengacara ternama Hendry Indraguna selaku kuasa hukum dari …